Kalkulator Pajak UMKM 0,5% (PP 20/2026)
PP 20 Tahun 2026 mengubah siapa saja yang boleh memakai PPh final 0,5%. Orang pribadi kini bisa memakainya tanpa batas waktu. Perseroan perorangan dan koperasi tetap boleh, tetapi CV, firma, dan PT biasa tidak bisa lagi. Kalkulator ini menghitung pajak per bulan dari omzet Anda, memperhitungkan omzet Rp500 juta pertama yang tidak dikenai pajak untuk orang pribadi, dan menampilkan batas tanggal setor tiap bulan.
Terakhir diperbarui: 6 Oktober 2026. Sumber: PP 20 Tahun 2026 dan artikel DJP tentang PP 20/2026: tarif PPh final 0,5% dari omzet.
Kalkulator Pajak UMKM 0,5% (PP 20/2026)
Isi omzet (peredaran bruto) untuk melihat pajak per bulan.
Terakhir diperbarui: 6 Oktober 2026. Ini alat bantu hitung, bukan konsultasi pajak.
Sumber:
Cara pakai
- Pilih jenis wajib pajak: orang pribadi, perseroan perorangan (didirikan satu orang), koperasi, atau CV/firma/PT/BUMDes. Kalau Anda memilih CV/firma/PT/BUMDes, kalkulator menjelaskan bahwa bentuk usaha ini sudah tidak bisa memakai tarif 0,5%, kecuali masih dalam masa transisi.
- Pilih tahun pajak. Pilihan ini dipakai untuk menentukan tanggal batas setor.
- Isi omzet. Pilih "Sama setiap bulan" dan isi omzet rata-rata, atau pilih "Berbeda tiap bulan" untuk mengisi omzet Januari sampai Desember satu per satu.
- Isi omzet tahun lalu (opsional). Kalau omzet tahun lalu di atas Rp4,8 miliar, kalkulator akan memberi peringatan karena tahun ini Anda tidak bisa memakai tarif 0,5%.
- Hasilnya menampilkan total pajak setahun, pajak per bulan, dan batas tanggal setor untuk setiap bulan yang terutang pajak.
Contoh perhitungan
Penjual online orang pribadi, omzet Rp60 juta per bulan (Rp720 juta setahun).
- Januari sampai Agustus: omzet kumulatif Rp480 juta, masih di bawah Rp500 juta, jadi PPh Rp0.
- September: omzet kumulatif menjadi Rp540 juta. Yang kena pajak hanya bagian yang melewati Rp500 juta, yaitu Rp40 juta. PPh = 0,5% × Rp40 juta = Rp200.000, disetor paling lambat 15 Oktober 2026.
- Oktober, November, Desember: seluruh omzet kena pajak. PPh = 0,5% × Rp60 juta = Rp300.000 per bulan.
- Total PPh setahun: Rp1.100.000, atau sama dengan 0,5% × (Rp720 juta − Rp500 juta).
Perseroan perorangan dengan omzet yang sama. Badan tidak mendapat pengurangan Rp500 juta, jadi PPh = 0,5% × Rp60 juta = Rp300.000 setiap bulan, atau Rp3.600.000 setahun.
Rumus
PPh final per bulan = 0,5% × omzet (peredaran bruto) bulan itu
Khusus orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh:
PPh bulan ini = 0,5% × (omzet kumulatif s.d. bulan ini − Rp500 juta) − PPh yang sudah dihitung pada bulan sebelumnya (tidak kurang dari nol)
Omzet (peredaran bruto) adalah seluruh penjualan dari usaha sebelum dikurangi biaya apa pun, termasuk sebelum dikurangi potongan penjualan dan potongan tunai.
Siapa yang boleh memakai tarif 0,5% menurut PP 20/2026:
| Wajib pajak | Boleh memakai 0,5%? | Jangka waktu |
|---|---|---|
| Orang pribadi | Ya, jika omzet ≤ Rp4,8 miliar setahun | Tidak dibatasi |
| Perseroan perorangan yang didirikan 1 orang | Ya, omzet digabung dengan pendirinya | Tidak dibatasi |
| Koperasi | Ya | Paling lama 4 tahun pajak sejak terdaftar |
| CV, firma, PT (bukan perorangan), BUMDes | Tidak | Hanya yang sudah memakai 0,5% berdasarkan PP 55/2022 dan jangka waktunya belum habis |
Catatan penting
- Sumber dan tanggal pembaruan ada di kotak "Terakhir diperbarui" di bawah kalkulator. DJP menegaskan (3 Juni 2026) bahwa batas omzet Rp500 juta yang tidak kena pajak untuk orang pribadi tetap berlaku.
- Batas Rp4,8 miliar dihitung gabungan. Untuk orang pribadi, omzet digabung dengan seluruh perseroan perorangan yang ia dirikan. Untuk suami-istri yang pisah harta atau istri yang memilih menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, omzet suami dan istri digabung.
- Kalau omzet melewati Rp4,8 miliar di tengah tahun, tarif 0,5% tetap dipakai sampai akhir tahun itu. Mulai tahun pajak berikutnya Anda wajib memakai tarif umum.
- Koperasi yang terdaftar sebelum 22 April 2026 dan masih dalam jangka waktu PP 55/2022 bisa memakai tarif 0,5% paling lama sampai tahun pajak 2029.
- Batas setor tanggal 15 bulan berikutnya (PMK 81/2024 Pasal 94 ayat (2)). Jika tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, libur nasional, atau cuti bersama, setoran boleh dilakukan pada hari kerja berikutnya (Pasal 100). Kode billing memakai kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 (lampiran PER-8/PJ/2026).
- Tidak perlu lapor SPT Masa terpisah. Setoran yang sudah tervalidasi dan memiliki NTPN dianggap sebagai laporan SPT Masa sesuai tanggal setornya (PMK 81/2024 Pasal 171 ayat (4)). Pengecualiannya, penjual yang PPh 22-nya sudah dipungut marketplace melaporkan kekurangan yang disetor sendiri di SPT Masa PPh Unifikasi (PMK 37/2025 Pasal 9).
- Kalkulator ini tidak menghitung PPh dengan tarif umum dan tidak menggantikan konsultasi dengan konsultan pajak atau kantor pajak.
Hasil alat ini adalah estimasi dan bantuan penyusunan dokumen, bukan nasihat pajak atau hukum. Cara kami menghitung
Pertanyaan yang sering diajukan
Pajak UMKM dibayar bulanan atau tahunan?
Bulanan. PPh final 0,5% dihitung dari omzet setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya, pajak atas omzet September disetor paling lambat 15 Oktober. Setoran yang sudah tervalidasi sekaligus dianggap sebagai laporan SPT Masa. Setelah tahun berakhir, omzet per bulan dan pajak yang sudah disetor dilaporkan di SPT Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk orang pribadi dan 4 bulan untuk badan.
Apakah UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta kena pajak?
Untuk orang pribadi, tidak. Omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh final. Pajak baru dihitung dari bagian omzet yang melewati Rp500 juta. Pengurangan ini tidak berlaku untuk badan: perseroan perorangan dan koperasi membayar 0,5% sejak rupiah pertama.
Pajak UMKM 0,5% berlaku sampai kapan?
Untuk orang pribadi, PP 20/2026 menghapus batas waktu, sehingga tarif 0,5% bisa terus dipakai selama omzet setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Perseroan perorangan juga tidak dibatasi waktu. Koperasi dibatasi paling lama 4 tahun pajak sejak terdaftar.
Apakah CV bisa memakai PPh final 0,5%?
Sejak PP 20/2026 berlaku pada 22 April 2026, CV, firma, PT selain perseroan perorangan, dan BUMDes tidak bisa lagi memakai tarif 0,5%. Pengecualiannya, badan yang sudah memakai tarif ini berdasarkan PP 55/2022 dan jangka waktunya belum habis boleh melanjutkan sampai jangka waktu itu berakhir.
Bagaimana cara bayar pajak UMKM 0,5%?
Buat kode billing dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420, misalnya lewat Coretax DJP. Kode billing berlaku 14 hari sejak dibuat. Setelah itu, bayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya lewat bank atau pos persepsi, termasuk kanal elektronik yang mereka sediakan. Simpan bukti setor yang memuat NTPN. Setoran yang sudah tervalidasi dianggap sebagai laporan SPT Masa, jadi tidak perlu lapor SPT Masa terpisah.
Apakah jualan online kena pajak?
Ya. Penghasilan dari jualan online sama dengan penghasilan usaha lain. Kalau Anda memenuhi syarat, Anda bisa memakai PPh final 0,5% dari omzet, dan penjual orang pribadi tidak kena pajak untuk omzet Rp500 juta pertama setiap tahun. Aturan pemungutan pajak oleh marketplace kami bahas di panduan pajak marketplace.
Alat terkait
Pajak & Pembayaran
Kalkulator Pajak Marketplace (PPh 22)
PPh 22 yang dipungut marketplace per pesanan dan per bulan, berlaku mulai 1 Oktober 2026.
Dokumen Usaha
Generator Surat Pernyataan Omzet
Buat surat pernyataan omzet sampai Rp500 juta (PMK 37/2025) sebagai PDF.
Pajak & Pembayaran
Kalkulator Biaya QRIS (MDR)
Potongan MDR per transaksi dan per bulan, sudah dengan aturan BI mulai 1 Oktober 2026.
Pajak & Pembayaran
Kalkulator PPN 11% & 12%
Tambah atau pisahkan PPN 12% (DPP nilai lain 11/12, efektif 11%) sesuai PMK 131/2024.
Semua alat Pajak & Pembayaran Usaha