Pajak Marketplace PPh 22: Aturan PMK 37/2025 Mulai 1 Oktober 2026

Sejak 1 Oktober 2026, marketplace yang ditunjuk DJP memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto penjual, berdasarkan PMK 37 Tahun 2025. Penjual orang pribadi dengan omzet setahun sampai Rp500 juta tidak dipungut asalkan menyerahkan surat pernyataan, dan bagi pengguna PPh final 0,5% pungutan ini menjadi bagian pelunasan, bukan pajak tambahan.

Terakhir diperbarui: 28 September 2026

Jawaban singkat

Sejak 1 Oktober 2026, marketplace yang ditunjuk DJP memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto di tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Penjual orang pribadi dengan omzet tahun berjalan sampai Rp500 juta tidak dipungut asalkan sudah menyerahkan surat pernyataan, dan bagi pengguna PPh final 0,5% pungutan ini menjadi bagian pelunasan.

Contoh: printer Rp3.000.000 dengan ongkir ekspedisi yang ditanggung penjual (contoh lampiran PMK 37/2025): PPh 22 = 0,5% × Rp3.000.000 = Rp15.000.

Kalkulator

Kalkulator Pajak Marketplace (PPh 22)

Hitung PPh 22 per pesanan dan simulasikan setahun: kapan pemungutan dimulai dan berapa yang masih harus disetor sendiri.

Buka kalkulator

Pajak marketplace mulai kapan?

Pemungutan PPh 22 oleh marketplace dimulai 1 Oktober 2026 (Siaran Pers DJP SP-23/2026). DJP sempat memberi waktu penyesuaian sampai 31 Oktober 2026 dengan rencana mulai 1 November 2026 (pengumuman penundaan DJP), tetapi setelah evaluasi kesiapan, pemungutan dimulai lebih awal pada 1 Oktober 2026.

Marketplace baru memungut setelah ditunjuk sebagai pemungut. Penunjukan sebelumnya dibatalkan, lalu pada 24 September 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut: Shopee (PT Shopee International Indonesia), Tokopedia (PT Tokopedia), Blibli (PT Global Digital Niaga Tbk), dan Lazada (PT Ecart Webportal Indonesia). Pantau juga pemberitahuan di seller center Anda.

Berapa tarifnya dan dihitung dari apa?

Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum di tagihan (invoice), tidak termasuk PPN dan PPnBM (Pasal 8 ayat (1)). Hal yang menentukan dasar pungutan:

  • Dihitung dari harga sebelum potongan penjualan atau potongan tunai (FAQ DJP nomor 31).
  • Ongkos kirim kurir toko sendiri yang ditagihkan ke pembeli ikut dihitung.
  • Ongkos ekspedisi pihak ketiga yang ditanggung penjual tidak mengurangi dasar pungutan.
  • Perlakuan voucher atau diskon yang dibiayai marketplace belum dijelaskan rinci di PMK maupun FAQ.

Dua contoh dari lampiran PMK 37/2025:

  • Komputer Rp15.000.000 dikirim kurir toko dengan ongkir Rp200.000 yang ditagihkan ke pembeli: PPh 22 = 0,5% × Rp15.200.000 = Rp76.000.
  • Printer Rp3.000.000 dengan ongkir ekspedisi yang ditanggung penjual: PPh 22 = 0,5% × Rp3.000.000 = Rp15.000.

Untuk menghitung angka toko Anda sendiri, pakai Kalkulator Pajak Marketplace.

Pungutan ini mengurangi dana yang cair per pesanan. Cara memasukkannya ke perhitungan harga ada di panduan cara menentukan harga jual di marketplace. PPh 22 ini juga berbeda dari PPN yang dipungut PKP dari pembeli; lihat panduan PPN 12% DPP nilai lain.

Siapa yang tidak dipungut?

PMK 37/2025 Pasal 10 ayat (1) mengecualikan:

  • Penjual orang pribadi dengan omzet tahun berjalan sampai Rp500 juta yang sudah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace.
  • Mitra ojek online orang pribadi untuk jasa pengiriman.
  • Pemegang surat keterangan bebas (SKB).
  • Penjualan pulsa dan kartu perdana.
  • Penjualan emas dan perhiasan oleh pabrikan atau pedagang emas.
  • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Di luar pengecualian itu, marketplace tetap memungut, termasuk dari badan usaha dan dari penjual orang pribadi yang belum menyerahkan surat pernyataan, sejak transaksi pertama. Pemungutan juga tetap dilakukan walaupun marketplace tidak memiliki informasi lengkap tentang penjual (Pasal 8 ayat (8)).

Surat pernyataan omzet: fungsi dan aturannya

  • Surat pernyataan omzet sampai Rp500 juta membuat marketplace tidak memungut PPh 22 dari penjual orang pribadi (Pasal 10 ayat (1) huruf a).
  • Omzet dihitung gabungan dari semua toko online dan offline atas NPWP/NIK yang sama, bukan per marketplace (FAQ nomor 10). Satu surat pernyataan bisa diserahkan ke semua marketplace (FAQ nomor 8).
  • Surat harus bermeterai (FAQ nomor 7 dan 9). Bea meterai sejak 1 Januari 2021 adalah Rp10.000 per dokumen (UU 10/2020).
  • Surat pernyataan diserahkan ulang setiap awal tahun pajak selama omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar (Pasal 6 ayat (5) huruf a).
  • Kalau omzet melewati Rp500 juta, serahkan surat pernyataan “melebihi Rp500 juta” paling lambat akhir bulan saat omzet terlewati. Pemungutan dimulai bulan berikutnya (Pasal 6 ayat (6)–(7) dan Pasal 7 ayat (3)).
  • Cara dan menu penyerahannya diatur oleh masing-masing marketplace (Pasal 6 ayat (8)). Kami belum memverifikasi menu di tiap seller center.

Contoh dari FAQ DJP nomor 9: penjual orang pribadi dengan omzet Januari Rp150 juta, Februari Rp200 juta, dan Maret Rp210 juta, sehingga kumulatifnya Rp560 juta. Karena Rp500 juta terlewati pada Maret, ia menyerahkan surat pernyataan melebihi Rp500 juta paling lambat 31 Maret, dan marketplace mulai memungut pada April.

Suratnya bisa Anda siapkan dengan generator Surat Pernyataan Omzet, yang isinya mengikuti contoh format Lampiran A PMK 37/2025.

Apakah pajaknya jadi dobel?

Tidak, jika dihitung dengan benar:

  • Pengguna PPh final 0,5% (PP 20/2026): PPh 22 yang dipungut menjadi bagian pelunasan PPh final. Kekurangannya disetor sendiri dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi; kelebihannya bisa diajukan pengembalian (Pasal 8 ayat (3)–(7) dan Pasal 9).
  • Penjual dengan tarif umum: PPh 22 yang dipungut menjadi kredit pajak di SPT Tahunan (FAQ nomor 23).
  • Retur dan pembatalan dikoreksi marketplace melalui bukti pungut tambahan, bukan lewat permohonan pengembalian (FAQ nomor 18).

Untuk menghitung PPh final Anda secara keseluruhan, pakai Kalkulator Pajak UMKM. Aturan PP 20/2026 dijelaskan di panduan Pajak UMKM.

Ringkasan perlakuan pungutan menurut kondisi penjual:

Kondisi penjualDipungut marketplace?Perlakuan pungutan
Orang pribadi, omzet tahun berjalan sampai Rp500 juta, sudah menyerahkan surat pernyataanTidak–
Orang pribadi yang belum menyerahkan surat pernyataan, atau badan usahaYa, 0,5% sejak transaksi pertamaMengikuti tarif pajak yang dipakai (dua baris di bawah)
Pengguna PPh final 0,5% (PP 20/2026)Ya, kecuali masuk baris pertamaBagian pelunasan PPh final; kekurangan disetor sendiri, kelebihan bisa diajukan pengembalian
Pengguna tarif umumYa, kecuali masuk baris pertamaKredit pajak di SPT Tahunan

Pertanyaan umum

Pajak marketplace mulai kapan?

Pemungutan PPh 22 oleh marketplace dimulai 1 Oktober 2026 oleh Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada, yang ditunjuk DJP pada 24 September 2026. DJP sempat memberi waktu penyesuaian sampai 31 Oktober 2026 (rencana mulai 1 November 2026), tetapi setelah evaluasi kesiapan, pemungutan dimulai lebih awal (Siaran Pers DJP SP-23/2026).

Apa itu PMK 37 Tahun 2025?

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh marketplace atas penjualan penjual di platformnya, termasuk pengecualian dan contoh format surat pernyataan omzet. Marketplace mana yang menjadi pemungut ditetapkan dengan keputusan DJP.

Apakah penjual online dengan omzet kecil otomatis bebas pungutan?

Tidak otomatis. Penjual orang pribadi dengan omzet setahun sampai Rp500 juta baru tidak dipungut setelah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace. Tanpa surat itu, marketplace tetap memungut 0,5%.

Apakah saya perlu surat pernyataan untuk setiap marketplace?

Surat pernyataan dibuat per NPWP/NIK, dan satu surat bisa diserahkan ke semua marketplace tempat Anda berjualan. Omzet yang dinyatakan adalah gabungan semua toko online dan offline.

Catatan & sumber

Terakhir diperbarui: Berlaku sejak: 1 Oktober 2026

  1. PMK 37 Tahun 2025 (naskah dan lampiran di situs DJP)
  2. DJP: FAQ PMK 37/2025 versi 1 (1 Juli 2026)
  3. DJP: Siaran Pers SP-23/2026, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai 1 Oktober 2026
  4. DJP: Penundaan waktu pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace
  5. DJP: Bea Meterai (tarif Rp10.000, UU 10/2020)

Panduan ini merangkum ketentuan resmi dan bukan nasihat pajak. Untuk kondisi khusus, tanyakan ke kantor pajak atau konsultan pajak terdaftar. Cara kami menghitung

Penulis: Tim LabaPas. Isi panduan ini dicocokkan dengan sumber resmi di atas pada 28 September 2026. Panduan ini bukan nasihat pajak, hukum, atau keuangan. Cara kami memeriksa sumber.

Pajak & Pembayaran Usaha

Kalkulator Pajak Marketplace (PPh 22)

PPh 22 0,5% yang dipungut marketplace per pesanan dan simulasi setahun, berlaku mulai 1 Oktober 2026.

Diperbarui 28 September 2026

Dokumen Usaha

Surat Pernyataan Omzet

Surat pernyataan omzet untuk marketplace sesuai contoh format PMK 37/2025, siap dicetak atau disimpan sebagai PDF.

Diperbarui 28 September 2026

Pajak & Pembayaran Usaha

Kalkulator Pajak UMKM 0,5%

PPh final per bulan dari omzet sesuai PP 20/2026, kapan batas Rp500 juta terlewati, dan total setahun.

Diperbarui 28 September 2026

Jualan Online

Kalkulator Biaya Admin Shopee

Potongan biaya administrasi, program XTRA, dan biaya proses pesanan per pesanan untuk Non-Star, Star, Star+, dan Mall.

Diperbarui 28 September 2026

Panduan terkait