Pajak UMKM 0,5% Menurut PP 20/2026: Siapa yang Boleh dan Sampai Kapan
Pajak UMKM adalah PPh final 0,5% dari omzet bulanan bagi usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun. Sejak PP 20 Tahun 2026 berlaku pada 22 April 2026, orang pribadi dan perseroan perorangan bisa memakai tarif ini tanpa batas waktu, sedangkan CV, firma, PT biasa, dan BUMDes tidak bisa lagi memakainya kecuali masih dalam masa transisi.
Terakhir diperbarui: 1 Oktober 2026
Jawaban singkat
Pajak UMKM adalah PPh final 0,5% dari omzet bulanan, bukan dari laba. Orang pribadi dan perseroan perorangan boleh memakainya tanpa batas waktu selama omzet setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar, dan penjual orang pribadi tidak kena pajak atas omzet Rp500 juta pertama setiap tahun.
Contoh: penjual orang pribadi dengan omzet stabil Rp50 juta per bulan belum membayar pajak sampai Oktober (omzet kumulatif tepat Rp500 juta). November dan Desember masing-masing 0,5% × Rp50 juta = Rp250.000, jadi totalnya Rp500.000 setahun, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Kalkulator
Kalkulator Pajak UMKM 0,5%
Isi omzet per bulan untuk melihat PPh final setiap bulan, kapan batas Rp500 juta terlewati, dan total setahun.
Apa itu PP 20 Tahun 2026?
PP 20 Tahun 2026 mengubah PP 55 Tahun 2022, aturan yang menjadi dasar PPh final 0,5% untuk UMKM. Tarifnya tidak berubah, tetap 0,5% dari peredaran bruto atau omzet (Pasal 56). Yang berubah adalah siapa yang boleh memakainya dan untuk berapa lama. Aturan ini berlaku sejak 22 April 2026.
Omzet (peredaran bruto) adalah seluruh penjualan dari usaha sebelum dikurangi biaya apa pun. Karena dihitung dari omzet, bukan dari laba, PPh final tetap terutang walaupun usaha sedang tidak untung.
Artinya HPP dan biaya usaha lain tidak mengurangi PPh final ini, walaupun tetap penting untuk menentukan harga. Cara menghitung modal barang ada di panduan cara hitung HPP barang jualan.
Siapa yang boleh memakai tarif 0,5%?
| Wajib pajak | Boleh memakai 0,5%? | Jangka waktu |
|---|---|---|
| Orang pribadi | Ya, jika omzet setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar | Tidak dibatasi |
| Perseroan perorangan yang didirikan satu orang | Ya | Tidak dibatasi |
| Koperasi | Ya | Paling lama 4 tahun pajak. Koperasi yang terdaftar sebelum 22 April 2026 paling lama sampai tahun pajak 2029 |
| CV, firma, PT (bukan perseroan perorangan), BUMDes | Tidak | Kecuali yang sudah memakai 0,5% berdasarkan PP 55/2022 dan jangka waktunya belum habis |
Omzet Rp500 juta pertama tidak kena pajak (khusus orang pribadi)
Penjual orang pribadi tidak membayar PPh final atas omzet sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak. Ketentuan ini ada di PP 55/2022 Pasal 60 ayat (2), tidak diubah oleh PP 20/2026, dan ditegaskan DJP dalam artikel 3 Juni 2026. Pajak baru dihitung dari bagian omzet yang melewati Rp500 juta. Pengurangan ini hanya untuk orang pribadi; perseroan perorangan dan koperasi membayar 0,5% sejak rupiah pertama.
Contohnya, penjual orang pribadi dengan omzet stabil Rp50 juta per bulan. Sampai akhir Oktober omzet kumulatifnya tepat Rp500 juta, jadi belum ada pajak. PPh final baru muncul pada November dan Desember, masing-masing 0,5% × Rp50 juta = Rp250.000, sehingga totalnya Rp500.000 setahun. Kalau usaha yang sama berbentuk perseroan perorangan, pajaknya Rp250.000 setiap bulan atau Rp3.000.000 setahun.
Batas omzet Rp4,8 miliar
Tarif 0,5% hanya untuk wajib pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (Pasal 57). Di atas batas itu, penghasilan usaha dikenai tarif PPh umum. Kalkulator Pajak UMKM memberi peringatan jika omzet tahun lalu Anda melewati batas ini.
Angka Rp4,8 miliar juga dipakai sebagai batas pengusaha kecil untuk PPN: usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun tidak wajib menjadi PKP. Penjelasannya ada di panduan cara hitung PPN 12% DPP nilai lain.
Perlu surat keterangan atau pernyataan?
Tidak ada surat pernyataan yang perlu Anda buat sendiri untuk memakai PPh final menurut PP 20/2026. Surat keterangan diterbitkan oleh DJP, dan pemberitahuan dari wajib pajak hanya diperlukan jika Anda memilih tidak memakai tarif 0,5% dan beralih ke tarif umum (Pasal 57 ayat (3) dan Pasal II).
Jangan tertukar dengan surat pernyataan omzet untuk marketplace. Surat itu diatur di PMK 37/2025 dan berfungsi agar marketplace tidak memungut PPh 22 dari Anda. Penjelasannya ada di panduan pajak marketplace PPh 22.
Cara menyetor
PPh final 0,5% dihitung per bulan dari omzet bulan itu, lalu disetor sendiri oleh wajib pajak.
Setor PPh final 0,5% paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PMK 81 Tahun 2024 Pasal 94 ayat (2) huruf a). Omzet Maret, misalnya, disetor paling lambat 15 April. Kalau tanggal 15 jatuh pada Sabtu, Minggu, hari libur nasional, atau cuti bersama, pembayaran masih boleh dilakukan pada hari kerja berikutnya (Pasal 100).
Buat kode billing dengan kode akun pajak (KAP) 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 420, yaitu “PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu” (lampiran PER-8/PJ/2026). Kode billing berlaku 336 jam (14 hari) sejak diterbitkan, lalu bayar lewat saluran penerimaan negara seperti bank atau pos persepsi.
Wajib pajak yang menyetor sendiri PPh final ini dan pembayarannya sudah divalidasi (ada NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT Masa pada tanggal pembayaran, jadi tidak perlu lapor SPT Masa terpisah (Pasal 171 ayat (4)). SPT Tahunan tetap wajib: paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir untuk orang pribadi dan 4 bulan untuk badan (Pasal 169). Di formulir SPT Tahunan orang pribadi, omzet bulanan dilaporkan di Lampiran 3B Bagian A, dan PPh final yang sudah disetor sendiri dicatat di Lampiran 2 Bagian A.
Kaitannya dengan pajak marketplace mulai 1 Oktober 2026
Sejak 1 Oktober 2026, marketplace yang ditunjuk DJP memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari penjual (Siaran Pers DJP SP-23/2026). Bagi pengguna PPh final 0,5%, pungutan ini bukan pajak tambahan: PPh 22 yang dipungut menjadi bagian pelunasan PPh final. Kalau pungutan lebih kecil dari PPh final yang terutang, kekurangannya disetor sendiri; kalau lebih besar, kelebihannya bisa diajukan pengembalian. Detailnya ada di panduan pajak marketplace PPh 22.
Pertanyaan umum
Pajak UMKM 0,5% berlaku sampai kapan?
Untuk orang pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang, PP 20/2026 tidak membatasi jangka waktunya, selama omzet setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Koperasi paling lama 4 tahun pajak.
PPh final UMKM dihitung dari omzet atau laba?
Dari omzet (peredaran bruto), yaitu seluruh penjualan sebelum dikurangi biaya. Karena itu PPh final tetap terutang walaupun usaha sedang tidak untung.
Apakah CV dan PT masih bisa memakai tarif 0,5%?
Sejak 22 April 2026 tidak, kecuali CV, firma, atau PT yang sudah memakai tarif 0,5% berdasarkan PP 55/2022 dan jangka waktunya belum habis. Perseroan perorangan yang didirikan satu orang tetap boleh.
Apakah penjual online dikenai pajak UMKM?
Ya. Penghasilan dari jualan online adalah penghasilan usaha. Jika memenuhi syarat PP 20/2026, penjual bisa memakai PPh final 0,5%, dan penjual orang pribadi tidak kena pajak atas omzet Rp500 juta pertama setiap tahun.
Catatan & sumber
Terakhir diperbarui: Berlaku sejak: 22 April 2026
- PP 20 Tahun 2026 tentang perubahan PP 55 Tahun 2022 (naskah di situs DJP)
- DJP: PP 20/2026, tarif PPh 0,5% bagi UMKM orang pribadi (3 Juni 2026)
- PMK 37 Tahun 2025 (naskah dan lampiran di situs DJP)
- PMK 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (JDIH Kemenkeu)
- Lampiran PER-8/PJ/2026: daftar kode akun pajak dan kode jenis setoran (situs DJP)
- Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 2025 (situs DJP)
Panduan ini merangkum ketentuan resmi dan bukan nasihat pajak. Untuk kondisi khusus, tanyakan ke kantor pajak atau konsultan pajak terdaftar. Cara kami menghitung
Penulis: Tim LabaPas. Isi panduan ini dicocokkan dengan sumber resmi di atas pada 1 Oktober 2026. Panduan ini bukan nasihat pajak, hukum, atau keuangan. Cara kami memeriksa sumber.
Alat terkait
Pajak & Pembayaran Usaha
Kalkulator Pajak UMKM 0,5%
PPh final per bulan dari omzet sesuai PP 20/2026, kapan batas Rp500 juta terlewati, dan total setahun.
Pajak & Pembayaran Usaha
Kalkulator Pajak Marketplace (PPh 22)
PPh 22 0,5% yang dipungut marketplace per pesanan dan simulasi setahun, berlaku mulai 1 Oktober 2026.
Dokumen Usaha
Surat Pernyataan Omzet
Surat pernyataan omzet untuk marketplace sesuai contoh format PMK 37/2025, siap dicetak atau disimpan sebagai PDF.
Pajak & Pembayaran Usaha
Kalkulator Biaya QRIS (MDR)
Potongan MDR per transaksi dan per bulan, dengan aturan Bank Indonesia mulai 1 Oktober 2026.